Abdul Wahab Dai
Kontributor
WAJO-Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo Dr. Andi Bau Mallarangeng, S.H., M.H. dari Lembaga Kajian Hukum dan Demokrasi menanggapi proses yang saat ini sedang berlangsung di mana Bawaslu Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan melaporkan seorang ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diduga melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"ASN, TNI, Polri dan penyelenggara pemilu harus netral pada Pemilu dan Pilkada, tetapi bentuk netralitas ASN, Penyelengara Pemilu dan TNI/Polri berbeda," Andi Bau Mallarangeng mulai menjelaskan.
ASN dan penyelenggara Pemilu, jelas Andi Bau Mallarangeng, boleh menghadiri kampanye, tetapi tidak boleh ada simbol atau respon tubuh yang mengindikasikan keberpihakan untuk mendengarkan Visi-Misi, karena ASN dan penyelengara Pemilu menggunakan hak pilihnya di Pemilu dan Pilkada.
"Sementara TNI dan Polri tidak boleh menghadiri kampanye kecuali melakukan fungsi pengamanan karena mereka tidak mengunakan hak pilihnya di Pemilu dan Pilkada karena dibatasi oleh Undang-Undang," tulis akademisi Institut Lamaddukkelleng Sengkang ini melalui aplikasi perpesanan kepada media ini.
Sementara itu tahapan Pemilihan Bupati Wajo (Pilbupwa) 2024 terus melaju. Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon telah dilewati (27-29 Agustus 2024) dengan hanya dua paslon yang didaftarkan oleh gabungan partai politik yakni Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo H. Andi Rosman, S.Sos, M.M. dan dr. H. Baso Rahmanuddin, M.M., M.Kes. (Ar-Rahman) pada Rabu, 28 Agustus 2024) dan Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. dan H. Amran, S.E. (Pammase) pada Kamis, 29 Agustus 2024.
Dalam catatan media ini tentang sejarah Pilkada di Wajo baik Pilbup Wajo maupun Pilgub Sulsel terdapat tiga insiden serius Pilkada yang pernah terjadi terkait netralitas ASN yakni "Insiden Lapangan Benteng", "Insiden Hotel Cantika", dan "Insiden Doping".
Sumber Foto: Warganet dan akun Facebook Andi Mallarangeng
