Abdul Wahab Dai
Kontributor
WAJO-Sekira 40-an orang dari berbagai kalangan menghadiri diskusi santai hal-ihwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wajo 2024 siang hingga sore tadi (Kamis, 1 Agustus 2024) di kafetaria Teras Nongkrong, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
Tampil berbicara Muh. Erwin Arifin dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas, dan SDM) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo serta Iptu Rahmat, S.Sos. dalam posisinya sebagai Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor (Kasat Intelkam Polres) Wajo.
Sebagaimana disebutkan oleh Muh. Erwin Arifin saat mulai berbicara bahwa gelaran diskusi bertajuk Cafe Demokrasi ini diatur sedemikian rupa sehingga berlangsung santai. Tampak tak ada layar dan PPT.
Walau tidak menyebut nomor-nomor regulasi seperti Undang-Undang, Peraturan KPU (PKPU), dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu), diskusi berlangsung alot dengan antusiasme peserta diskusi bertanya dan dijawab oleh narasumber dengan menyebut contoh-contoh kasus.
"Potensi kecurangan sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan selalu ada," kata Erwin sembari menyebut peristiwa di beberapa tempat sebagai contoh.
"Penggiringan opini dengan exit poll dapat terjadi saat hari pencoblosan. Padahal kita di KPU hanya merujuk pada rekap resmi KPU," lanjutnya. Erwin juga menyinggung soal potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) keliru menerapkan regulasi.
Dalam catatan media ini dalam dua kali Pileg terakhir yakni Pemilu 2019 dan 2024 di Bumi La Maddukkelleng terpaksa digelar PSU yang menyita banyak waktu dan tenaga parapihak.
Erwin juga mengungkap soal netralitas ASN dalam Pilkada. Persoalan pemutakhiran pemilih juga dibahas oleh Erwin dengan adanya pertanyaan menyangkut penggunaan KTP dan domisili pemilih yang dapat memicu Pemungutan Suara Ulang jika ada kekeliruan penerapan aturan.
Dalam diskusi terkuak contoh kasus misalnya orang Wajo yang berpindah alamat KTP karena ingin lebih cepat naik haji, tetapi sepulang dari Tanah Suci mereka tetap tinggal di Wajo. Atau contoh perpindahan domisili akibat perkawinan sehingga domisili berbeda dengan alamat KTP.
Sementara itu Kasat Intelkam Polres Wajo Rahmat lebih banyak membahas perkara upaya-upaya dan peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal Pemilukada.
Ditanya soal propaganda dan ujaran kebencian di media sosial yang kian sengit, Rahmat menyebut lembaganya rutin memantau para pendengung (buzzer) melalui Tim Siber.
"Kami terus berupaya mendeteksi mereka yang aktif dengan akun-akun tak dikenal, bahkan lokasinya sulit terlacak," lanjutnya.
Pada bagian lain Erwin menyinggung jadwal tahapan Pilkada Wajo berikutnya yakni pada tanggal 24-26 Agustus 2024 pihaknya akan mengumumkan jadwal Pendaftaran Paslon. Kemudian Pendaftaran Pasangan Calon akan digelar 27-29 Agustus 2024.
Dari perspektif KPU, katanya, apakah kotak kosong, head-to-head, atau ada poros tengah, pihaknya hanya berdasar pada formulir dan B.1-KWK Partai Pengusung dengan Penetapan Paslon pada tanggal 22 September 2024.
Soal partisipasi pemilih pihaknya berharap dapat meningkat dari 81,9 persen naik menjadi 85 persen. "Semua harus bersinergi, tanpa dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, penegakan hukum menjadi repot. Fungsi-fungsi deteksi misalnya kepala desa senantiasa sering duduk bersama dengan pengamaman, penyelenggara, dan pengawas Pilkada dapat meminimalisasi kerawanan Pilkada," pinta Erwin.
Acara ini dihadiri oleh Sudarmin, Rusli, Andi Erwin, Irfan Perdana, dan Serli dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Keera. Sudarmin memandu diskusi secara bergantian dengan Rusli.
Hadir pula Kasi Tramtib Pemcam Keea Arifuddin, S.Sos. yang mewakili Camat Keera, Lurah Ballere Muhammad Suaib, S.Sos., Kepala Desa Labawang Haerudin, Kepala Desa Pattirolokka Wahyuddin, perwakilan Panwascam Kecamatan Keera, beberapa petugas Pantarlih Kecamatan Keera, serta PPS, dan beberapat tokoh masyarakat.
Di pengujung acara beberapa tokoh menandatangani pernyataan komitmen untuk mendukung kesuksesan Pilbup dan Pilgub 2024.
