Abdul Wahab Dai
Kontributor
WAJO-Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wajo Jamaluddin Yusuf, S.T., menanggapi isu kecemasan para perangkat desa yang kerap diterpa ombak tsunami politik pascapilkades.
Terkait pemecatan atau "perombakan kabinet" pascapilkades, Jamaluddin mengingatkan bahwa sudah ada regulasi Perda Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
Kepala Urusan Keuangan Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo ini berbicara kepada kontributor kareba-celebes.com Minggu petang ini (22 Oktober 2023) mengatakan jika ada aksi pemecatan sebagai efek Pilkades, PPDI Wajo memohon kepada kepala desa terpilih untuk bisa memahami regulasi terkait perangkat desa.
"Kami juga memohon kepada Camat untuk melihat dan memerhatikan dasar pemberhentian jika ada permohonan rekomendasi terkait dengan pemecatan perangkat desa," pinta Jamaluddin.
Katanya, jika tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017, mohon agar Camat menjelaskan kepada kades baru atau kades terpilih yang telah dilantik terkait sebab-sebab perangkat desa bisa berhenti.
Sebelumnya Saiful, S.E., M.I.Kom., Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Wajo mewanti-wanti dan mengingatkan para calon kepala desa dan para kepala desa terpilih atau kepala desa baru nantinya agar tidak "main pecat" perangkat desa pascapilkades.
Sore ini peti-peti suara telah tiba di desa-desa jelang Pilkades serentak yang akan digelar besok Senin, 23 Oktober 2023.
Sumber Foto: Koleksi Penulis, Polsek Keera dan Posramil Keera.
