Liputan Abdul Wahab Dai
WAJO-Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wajo diagendakan dilantik siang ini Pukul 14.00 Wita, Kamis, 3 Agustus 2023 di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.
Jamaluddin Yusuf, S.T., Kepala Urusan Keuangan Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo yang terpilih secara aklamasi memimpin Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wajo dalam gelaran Musyawarah Kabupaten Pembentukan Pengurus PPDI Wajo Periode 2022-2027 tahun lalu (Rabu, 23 November 2022) di Aula Kantor Dinas PMD Kabupaten Wajo (Sengkang), Sulawesi Selatan akan dilantik bersama empat puluhan pengurus lainnya sebagai Ketua Umum. Namun dalam salinan Surat Keputusan dari Pengurus Provinsi PPDI Sulawesi Selatan tertulis "Periode 2023-2028".
Adapun pengurus inti lainnya adalah Baharuddin, S.Sos (Sekretaris Umum), dan Risnayanti, S.IP. (Bendahara Umum). Mereka akan dilantik bersama 8 Sekretaris Bidang beserta para Koordinator dan Anggota Bidang, dan Koordinator Kecamatan.
Menurut catatan media ini, proses pembentukan pengurus PPDI Wajo telah diawali sejak permulaan tahun 2022. Pertemuan-pertemuan selanjutnya dilakukan di warkop-warkop sampai terbentuk melalui Muskab.
Tahun lalu Musyawarah Kabupaten dihadiri oleh para peserta dari perwakilan 13 kecamatan se-Kabupaten Wajo.
"PPDI diharapkan sebagai organisasi yang mewadahi para perangkat desa. Organisasi ini dapat dimaksimalkan sebagai ruang konsolidasi, koordinasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tupoksi perangkat desa sebagai staf yang membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan," demikian Saiful, S.E., M.I.Kom, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Wajo dalam sambutannya kala itu.
Sementara itu dalam waktu dekat tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di 26 desa se-Kabupaten Wajo segera dimulai. Setelah sosialisasi, BPD-BPD akan membentuk badan penyelenggara pemilihan yang disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Agenda Pelantikan PPDI Wajo dan Pilkades Serentak 2023 berlangsung di tengah isu perpanjangan masa jabatan presiden dan isu nasib para perangkat desa pada pemberitaan nasional. Isu perangkat desa menjadi ASN menghiasi pemberitaan media-media nasional.
Sumber Foto: Arsip
