kareba-celebes.com
WAJO-Sebagai dampak dari pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini, akan ada pengurangan anggaran 10 sampai 15 juta dari APBD," demikian salah satu pernyataan Saipul, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Kamis, 10 Juni 2021 ini.
Dengan demikian desa-desa se-Kabupaten Wajo bersiap-siap menggelar Musyawarah Desa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2021 yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa (ADD).
Rakor hari ini adalah rakor perdana pasca-pelantikan 103 kades terpilih Senin, 7 Juni 2021 lalu.
Rakor ini dibuka oleh Kepala Dinas PMD Hj. Andi Liliyannah dan dihadiri oleh seluruh kepala bidang dan kepala seksi serta para camat.
Pada kesempatan tersebut Saipul juga menyampaikan materi tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
Media ini melihat bahwa penjelasan ini sangat tepat di tengah isu-isu yang berseliweran menyangkut pemimpin baru yang menumbangkan petahana dan dinasti dan dibumbui isu tidak jelas perihal mereka "membawa kabinet baru". Tercatat 53 kepala desa baru dari 103 pemilihan.
Sementara itu, menyangkut Pemilihan Kepala Desa Serentak yang lalu, media ini memperoleh angka partisipasi pemilih sebagai berikut:
Terdapat 321 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masing-masing dikelola oleh 7 orang petugas TPS (total 2247).
Dari 131.182 .000 Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 112.269.000 yang menggunakan hak pilih atau 85,6 persen.
Laporan: Gus Mus
Penyunting: Gus Mus
